Beberapa akademisi yang tercampur dalam Constitutional and Administrative Law Society( CALS) melantamkan supaya Badan Perwakilan Orang( DPR) serta penguasa menaati tetapan Dewan Konstitusi( MK) terpaut Hukum( UU) Nomor. 10 atau 2016 mengenai Penentuan Kepala Wilayah( Pilkada). Kepala negara serta DPR dimohon mengakhiri ulasan Perbaikan UU Pilkada serta menaati Tetapan Dewan Konstitusi No 60 atau PUU- […]